Industri gadget RI, dinamika dan Konvergensi

Kemarin saya di interview oleh PassFM menjelang pameran gadget besar ( oleh Dyandra Tbk di JHCC) sekitar topik artikel dibawah ini dan
Bagaimana pandangan kami sebagai pengusaha gadget IT (Netbook,Tablet)dll ?
Bagaimana pandangan sekitar  peraturan baru Kem. Perdagangan 82/ 2012 ?
Saya katakan bahwa kebijakan di Indonesia sering dibuat tanpa merundingkan dengan majoritas asosiasi terkait, tapi lebih mendengarkan lobby lobby pihak tertentu yang memiliki kepentingan, sehingga peraturan sering menguntungkan sepihak, namun belum tentu bagi semua stakeholder di industri telematika.
        Misalnya peraturan pengetatan impor gadget dengan membuat peraturan ekstra importir terbatas harus memiliki servis center dan point of present, manual bahasa indonesia, pembatasan pelabuhan impor (yang sebetulnya baik untuk mengurangi penyelundupan, namun ingat panta indonesia terluas didunia) dst...
Sepertinya peraturan ini dibuat karena ada investasi besar yang digembar gemborkan akan masuk di Indonesia.
Pertanyaannya kemudian peraturan dibuat mungkin setahun sebelum investasi besar ini masuk khan ? Bahkan belum jelas apakah FDI ini akan masuk ? Artinya ketika investasi ini belum masuk, maka industrinya dan pasarnya menjadi sudah terlanjur sulit,  padahal FDI ini belum ada  produksi lokalnya,  ketika peraturan ditujukan memberikan insentif pada industri lokal ini keluar ? Dan entah kapan akan produksi ?
Hasilnya dipasar adalah ketidak pastian hukum dan akhirnya konsumen membayar mahal karena memang  tambahan peraturan perijinan ini merepotkan artinya high cost khan ?
Economic rent ?
Dampak sampingannya ... meningkatkan insentif kepada pemasukan barang secara ilegal, jika ada margin dan kesulitan memasukkan barang secara legal terutama bagi UKM yang modalnya pass pass an untuk impor ?
Semoga ini tidak terjadi... tapi yang jelas peraturan sudah berjalan...


======================
Artikel Sebelumnya:
Sepertinya tahun depan akan banyak perubahan baik dalam hal industri telematika, regulasi perdagangan dan distribusi gadget hasil konvergensi IT/Telekom dll.

Persaingan semakin ketat... di sektor IT banyak perusahaan raksasa  dunia, seperti HP, Dell yang  sebelumnya adalah raja di sektor IT/PC kerepotan bersaing didunia gadget dengan pemain seperti Apple, Lenovo dll...  karena konvergensi dengan pemain telekom seperti Nokia, Ericson yang juga kerepotan bersaing dengan pemain seperti Samsung, LG dll..

Jadi bagaimana pergelutan di pasar dalam negeri di tanah air ? Karena pasar dalam negeri kita sangat besar sekali... kira kira 50 juta ponsel di impor sekitar USD 4,5 Miliar... bukan maen.

Sepertinya strategi pemain global adalah melalui kebijakan nasional pemerintah negara pasar yang dituju dengan mempengaruhi kebijakan impor produk gadget dengan membuat non fiskal barrier.

Contoh... petinggi Foxconn baru baru ini berkunjung kembali untuk negosiasi pembuatan pabrik gadget mereka di INdonesia bersama Menteri Perindustrian...tentu yang dibicarakan adalah insentif dan bagaimana dapat memperoleh fasilitas mengisi pasar dalam negeri Indonesia yang sangat besar....

Tentu yang diharapkan adalah regulasi agar impor gadget dibikin lebih sulit misalnya awalnya harus mempunyai point of present diberbagai wilayah propinsi dan lain lainnya... alasannya untuk memerangi produk parallel import gadget yang di import secara illegal...

Maklum Foxconn adalah perusahaan assembly produk seperti Apple terbesar didunia...

Investasi Foxconn (Hon Hai Group, Taiwan)  tidak saja di Indonesia (rencananya USD 5 miliar (Rp 48.3 T), tapi terbesar ada di China, Brazil, India, di Eropa.

Data: Koran TempoSelasa 19 Feb 2013 halaman B4

Tentu Samsung juga tidak tinggal diam, kabarnya juga akan segera membangun pabrik gadget di Indoensia setelah Samsung sukses dengan produk perakitan peralatan home electronics seperti LCD/LED dll di Indonesia.

Samsung juga siap siap dengan adanya regulasi Permendag Nomor 82 2012 dan 83 mengenai lisensi import yang diperketat serta strategi kita untuk perjanjian ITA yang tentu terkait erat dengan produk Information Technology

Referensi: Koran Tempo Rabu 27 Feb 2013 halaman B5.

Jadi memang pilihan yang bodoh ketika Blackberry sepertinya salah memilih lokasi pabrik di Penang, Malaysia, serta tidak bekerjasama dengan Kementrian Kominfo terkait dengan regulaasi sekitar UU ITE pasal lawful interception. Memang investasi di Indonesia cukup risky mengingat infrastruktur yang tidak stabil, politik hukum yang tidak pasti (kasus pengadilan Tipikor IM2 ) dan buruh yang sering bergejolak, meskipun pasarnya sangat  besar dan lucrative.   
Namun tentu RIM  juga sepertinya tidak mau ketinggalan. Kabarnya perusahaan Canada, RIM ini akan launching BBM Money di Indonesia bersama Bank Permata dan PT Agit. Aplikasi ini dilaunching pertama di dunia di Indonesia... maklum pasar BBM terbesar didunia (economic of scale) , sehingga memudahkan sebuah aplikasi e-money (paperless) di populerkan.  Model BB terakhir yang dilaunching adalah Blackberry Z10 menambah dinamis pasar gadget di tanah air. :-)

Referensi: Bisnis Indonesia Rabu, 27 Februari 2013.

Berita  hari berikutnya Vendor Korea Selatan siapkan amunisi, Indonesia tak ubahnya gula gula yang memikat para bisnis teknologi infromasi , termasuk Samsung dan LG, duara raksasaa dari Korea Selatan. Menurut Samsung diberita tersebut mencatat penjualan (konsumer elektronik dan ponsel) sebesar US$ 187 miliar dan pertumbuhan sangat tinggi di Asia Tenggara, Oseania dan Taiwan sebesar 63%... bukan main. Tentu pasar Indonesia akan semakin bagaikan gadis seksi yang akan diperebutkan oleh para jawara elektronik dari berbagai negara.  (Bisnis Indonesia 28 Feb 2013 Kamis halaman 27).

Untuk data lebih detail klik:

http://apwkomitel.blogspot.com/2013/02/peraturan-warnet-di-daerah-dan-uu.html

http://apwkomitel.blogspot.com/2013/01/ita-jilid-2-dan-industri-telematika.html

catatan: klik blog diatas untuk power point presentasi kondisi pasar , impor, industri elektronik di Indonesia dari perspektif Kementerian Perindustrian... entah apakah sejalan dengan policy dari Kementerian Perdagangan.

Kalau melihat strategi pembangunan infrastruktur didorong terus oleh Kemenko Ekonomi dengan program MP3EI yang sepertinya masih banyak retorika, politis nya daripada rencana konkret dilapangan.
Jadi pasar gadget ditanah air akan semakin dinamis dan menarik ditahun 2013 menjelang tahun 2014 ini, semoga gonjang ganjing politik dan masalah masalah seperti perburuhan dan buruknya infrastruktur serta kriminalisasi industri telekom (kasus IM2) tidak menjadi penghambat bagi kemajuan industri telematika di tanah air dan semoga kita bisa terus melihat dengan paradigma gelas setengah penuh dan optimis kedepan.

salam, rr - apw/ mastel (kabid industri).

Peraturan Warnet di Daerah dan UU Telekomunikasi

acara sosialisasi Pemkot Depok sebelum draft Perwal

 Rekan2 yang concern dengan cOmmunity Publik Internet aCcess (OPIC) di tanah air Ysh:

APWKomitel diminta untuk memberikan masukan dalam pembuatan PERWAL (Peraturan Walikota) tentang keberadaan Warnet/Wardes/ PLIK di beberapa daerah (PEMKOT) seperti di Kota DEPOK dan di Kab Kubu Raya (kabupaten hasil pemekaran baru di Sungai Raya) Kalimantan Barat.

presentasi dan masukan APW pada RDPU komunitas Kota Depok

Dari melihat draft Perwalnya, beberapa pasal preambul Menimbangnya tampak ada beberapa UU yang mungkin terlewatkan yaitu : 1. UUD 1945 (pasal HAM sekitar informasi dan komunikasi) , 2. UU No 36 1999 tentang Telekomunikasi dan turunannya jika membicarakan jasa jual kembali jasa multimedia (3. PP 52 / 2000 Penyelenggara Telekomunikasi penjelasan dan KM 21/ 2001 Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi) dan juga UU No 11 tahun 2008 serta turunannya PP 82/ 2012, meskipun sudah dicantumkan dalam menimbangnya:

1. UU 15/ 1999 pembentukan kota madya, UU 10 /2004 Pembentukan peraturan perundanganan
2. UU KIP No 14/ 2008 Keterbukaan Informasi PUblik
3. UU 19 / 2002 Hak Cipta (HaKI)
4. UU 20/ 2008 mengenai UKM
5. Permen Kominfo No 27/Per/M.Kominfo/04/2009 (lebih tepatnya mungkin Permen Kominfo No 29/Per/MKominfo/12 2010 perubahan dari Permen 26/Per/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protocol Internet. (yang sudah pasti menginduk pada PP 52/ 2000 dan UU 36/ 1999)

Press Con. MASTEL - Masyarakat Telematika dan Asosiasi

Serasa nostalgia sudah satu dekade tidak mengutik utik UU 36/ 1999 dan turunannya, dan terakhir kami ikut aktif dalam diskusi, drafting peraturan perundangan sekitar telekomunikasi ini adalah ketika kami ikut aktif di Mastel dan juga di Asosiasi Warnet sejak 1998 yg lalu hingga 2004. Pada saat itu Mastel sangat aktif membahas UU 36/ 1999 dan turunannya karena ikut secara aktif dan secara de juri memang Mastel disebut. Coba perhatikan pasal 90 pada PP 52/ 2000 maka peran serta Masyarakat dibidang Telekomunikasi memang sangat diperlukan bersama dengan asosiasi terkaitnya ketika itu (Lihat Lampiran I dibawah).

panelis pada acara FGD Warnet Pemkot Depok

Jika membaca UU 36/ 1999 Telekomunikasi memang tidak ada kata kata Internet dan uniknya kata kata Internet terdapat hanya pada penjelasan PP 52 tahun 2000 ketika menjelaskan mengenai peranan Warnet yang disebut sbb:

Pasal 14 Huruf c (Penjelasan) UU 52 / 2000 Tentang Penyelenggara Telekomunikasi dikatakan:

“Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan

layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa voice

over internet protocol (VoIP), internet dan intranet, komunikasi data, konperensi video dan jasa video

hiburan. Penyelenggaraan jasa multimedia dapat dilakukan secara jual kembali.

Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasarkesepakatan usaha, menjual kembali jasa multimedia. Contohnya penyelenggaraan warung internet.”

Jadi karena partisipasi kami (APW bersama APWI) secara aktif dalam kerangka Mastel, maka Warnet dan Wartel pun dapat dijumpai di PP 52/ 2000 (penjelasan pasal 14) yang sangat sarat ketika itu membahas Internet Teleponi (VOIP), Wartel dan ISP pun baru dijumpai pada penjelasan PP 52 / 2000 yang mendefinisi ulang apa yang dimaksud dengan Jasa Multimedia termasuk ISP, NAP dst.

Jadi ketika terjadi masalah multi tafsir jasa telekomunikasi terutama pada PP 53/ 2003 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit, maka memang fokus dan paradigma pembuat UU 36 tahun 1999 memang belum Internet minded, malah Jasa Pelayanan Internet dimasukan ke dalam Jasa Multimedia dan fokus pada Jasa Teleponi. Sehingga ketika itu banyak kasus kriminalisasi terkait dengan jasa teleponi dan VOIP ini, sedangkan sekarang dunia telah berubah dan kasusnya adalah Sharing Spektrum Frekuensi dan Jasa Telekomunikasi Internet Service Provider, sedangkan wartel, warnet mulai pudar. Paradigma pembuat UU memang juga harus dimengerti saat kita menginterpretasikan pasal dan ayat dalam UU dan membuat kebijakan turunan seperti Perwal ini ditingkat pemerintah daerah (pemda).

 Memang diberbagai daerah dan media banyak concern mengenai bagaimana potensi Warnet bagi komunitas dan masyarakat. Dunia kreatif melihatnya positif dan juga kalangan generasi muda yang banyak memanfaatkan warnet dan gamecenter, namun banyak juga orang tua yang concern jika anaknya menjadi kecanduan oleh karena memanfaatkan Game Center. Itulah sebabnya Kementerian Kominfo membuat inisiatif “Internet Sehat” dan juga rambu rambu warnet di Peraturan Nomor 26/Perim.Kominfo/15/2007 tentang pengamanan pemanfaatan jaringan Telekomunikasi berbasis Protokol Internet.

Tugas kami berpartisipasi meberikan masukan dari APW adalah bagaimana memberdayakan warnet agar dapat meningkatkan dampak positif dari penggunaan Warnet namun dapat menekan dampak negatifnya dengan berpikir gelas setengah penuh dan optimisme membangun masyarakat Informasi dan Ilmu pengetahuan 2015.

MPLIK- Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan

 Warnet sendiri masih berkembang pesat di daerah perdesaan (rural) dan suburban ,terutama didorong oleh program pemerintah seperti Wardes, PLIK, MPLIK, MCAP, CAP dan bahkan Kapal Internet di Kalimantan Tengah. Meskipun di perkotaan (urban) Warnet mendapatkan kompetisi (product substitusi) dari Smart Phone, Tablet , BlackBerry dll, sehingga kriminalitas di Internet juga banyak beralih dari warnet ke gaget gadget ini termasuk akses Internet melalui Hotspot WIFI yang akhir 2 ini marak di dorong oleh PT Telkom.

Mohon masukan dari teman teman di milis APW dan para pakar telekomunikasi dimilis Mastel untuk memberikan masukan yang baik bagi pembuatan Perwal untuk Warnet dan Gamecenter didaerah.

Yang menarik didalam draft peraturan walikota (perwal) ada aturan mengenai penggunaan software original lisensi (UU Hak cipta). Saran kami adalah menambah dengan versi lisensi dari GNU Public Lisensi (GPL) dari Copyleft yang bisa diperbanyak secara gratis, sehingga murah meriah, juga software Office seperti Libre dll.

Harapan kami pendaftaran warnet ini gratis untuk warnet karena warnet banyak membantu komunitas untuk akses informasi sedangkan untuk game centre tidak mahal, karena tentu sifatnya berbeda antaraWarnet dan Game Center, dari pada harus bayar baik Warnet maupun Game Center.
Ini akan mendorong pengusaha untuk tetap mengusahakan Warnet yang positif dan terdaftar legal.

Oleh: Rudi Rusdiah dan Tim APWKomitel

Website: http://www.warnetdesa.com

Milis: groups/yahoo.com/apwkomitel

================================

Lampiran I:

-->

PP Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi : 

Bab Ketiga: Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 13:

Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, penyelenggara jasa

telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari:

a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;

b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;

c. penyelenggaraan jasa multimedia;

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Keputusan Menteri.

==========================================

panitia dan panelist seusai acara FGD

Pasal 14 (Penjelasan)

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan telepon, telegrap, teleks dan faksimil.

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat dilakukan secara jual kembali.

Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar

kesepakatan usaha, menjual kembali jasa teleponi dasar. Contohnya antara lain penyelenggaraan

warung telekomunikasi.

Huruf b

Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraaan jasa yang menawarkan

layanan nilai tambah untuk teleponi dasar, seperti jasa jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling

card), jasa-jasa dengan teknologi interaktif (voice response) dan radio panggil untuk umum.

Pasal 14 Huruf c (Penjelasan) UU 52 / 2000

Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan

layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa voice

over internet protocol (VoIP), internet dan intranet, komunikasi data, konperensi video dan jasa video

hiburan. Penyelenggaraan jasa multimedia dapat dilakukan secara jual kembali.

Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar

kesepakatan usaha, menjual kembali jasa multimedia. Contohnya penyelenggaraan warung internet.

Pasal 35 Mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekom

(2) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri atas :

a. tarif jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung

internasional (SLI);

b. tarif jasa nilai tambah teleponi;

c. tarif jasa multimedia.

(3) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas :

a. tarif air-time;

b. tarif jelajah;

100. tarif jasa multimedia.

============================

Lampiran II:

PP Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi : 

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG TELEKOMUNIKASI

Pasal 90

(1) Dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat dibentuk lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk berdasarkan konsensus antara pelaku industri telekomunikasi.

(3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 91

(1) Keanggotaan lembaga peran serta masyarakat berasal dari pelaku industri telekomunikasi yang terdiri dari :

a. asosiasi di bidang usaha telekomunikasi;

b. asosiasi profesi telekomunikasi;

c. asosiasi produsen peralatan telekomunikasi;

d. asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi; dan

e. masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.

(2) Kepengurusan lembaga peran serta masyarakat dipilih dan diangkat dari anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Kepengurusan lembaga peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikukuhkan oleh Menteri.

(4) Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan setelah memperhatikan AD/ART lembaga peran serta masyarakat.

Pasal 92

(1) Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi mempunyai tugas menyampaikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.

(2) Pemikiran dan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada

pemerintah baik diminta maupun tidak diminta.

3. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan seksama pemikiran dan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Acara forum UPD Pemkot Depok di Wisma Hijau 26 feb 2013

======================

Lampiran III: Peraturan Pendukung sekitar Kebijakan Warnet:

-->

Permen 29/Per/M.Kominfo/5/2007 kemudian mengantikan Permen 26/PerM.Kominfo/12/2010

PERATURAN MENTERI KOMUNlKASl DAN INFORMATIKA tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Pengamanan Jaringan Telekomunikasi berbasis Protokol Internet sbb:

Pasal 1 (butir 11):

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

11. Warung internet yang selanjutnya disebut Warnet adalahresseler dari ISP dan memiliki tempat penyediaan jasa internetkepada masyarakat.

-->

Peraturan Menteri Komunikasi Dan InformatikaNomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tahun 2007 tentangPengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (“Permen Kominfo 2007”). Dalam Pasal 1 angka 11 Permen Kominfo 2007 tersebut dikatakan bahwa warnet adalah reseller dari Penyelenggara akses internet (Internet Service Provider/”ISP”) dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat. ISP sendiri adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat.

acara forum OPG sebelum musrenbang kota Depok Cybercity 26 feb 2013

Sharing Frekuensi dan Paradigma Gelas Setengah Penuh

Long march/demo karyawan Indosat -Bunderan HI Feb 13

Sebelum masuk ketopik "Paradigma Gelas Setengah Penuh dan Hakekat Sharing Frekuensi berkomunikasi, coba kita simak demo karyawan Indosat Enterprise Group untuk melihat betapa seriusnya masalah ini. Berapa banyak karyawan yg kehilangan penghasilannya jika Indosat dikenakan denda Rp 1.3 Triliun ?

       Mengapa setelah beroperasi hampir satu dekade, belakangan ditenggarai adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.3 Trilyun dalam perkara dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh tindak pidana korupsi kerjasama PT Indosat Tbk & PT Indosat Mega Media (IM2), oleh Tim Penyidik Pidana Khusus, Kejaksaan Agung (Kejagung) memanfaatkan jaringan frekuensi 2,1 GHz/Generasi 3(3G)  dan jadikan Ir Indar Atmanto terdakwa ? 

Bersama Teman2 lama ketika di Kadin Telematika 2000-2004

          Bahkan ditunjang oleh Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Deputi Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, dimana kemudian pada sidang PTUN, LHPKKN ini menjadi objek gugatan dan Deputi serta Tim BPKP pembuat laporan menjadi tergugat.

       Sebagai masyarakat Telematika mengamati adanya perbedaan pola-pikir (paradigma) atau cara menginterpretasikan frekwensi secara teknologi atau secara hukum yang tercantum dalam UU Telekomunikasi No 36 Tahun 1999 dan peraturan pelaksananya (Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dll) ? 

ibu2 semangat, namun kata hati siapa tahu jika palu diketuk salah

 

        Bahkan di pemerintahan pun terjadi perbedaan pendapat (divide) antara legislatif (dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Mastel dengan Komisi I DPR RI) dan yudikatif(diwakili oleh Kejagung berikut yang membuat laporan LHPKKN BPKP yang ditenggarai berawal dari laporan pimpinan sebuah LSM KTI dengan inisial DAK, yang sekarang menjalani hukuman). 

Next meeting with Mario +Lemhannas RI 

       Perbedaan pendapat juga antara eksekutif (Kementrian Kominfo dan Badan regulator BRTI dan MP3TI (Master Plan Percepatan Perluasan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia) dibawah koordinasi Menko Ekuin.) dengan yudikatif, bahkan antara komunitas dan masyarakat Telematika Indonesia, yang mengkhawatirkan jika pola pikir dari KeJagung  berupa tuntutan kriminalisasi terhadap pelaku Industri Telematika dikabulkan oleh pengadilan akan ditenggarai dapat menyebabkan Kiamat Internet (Kata Pengantar Ketua Umum Mastel pada RDPU dengan Komisi I DPR RI tanggal 22 Januari 2013)

Perbedaan dari sisi Paradigma dan Polapikir

   Jadi sebetulnya apa yang terjadi ? Mengapa terjadi divide atau kesenjangan yang sangat lebar dan ekstreem antara para stakeholder dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini ? Dalam iklim demokrasi perbedaan harus disadari, dimengerti dan dimusyawarahkan ?

     Agar mudah melihatnya digunakan analogi sebuah Gelas yang diisi air setengah penuh, kemudian diminta masing-masing stakeholder untuk memberikan opini. Ada yang optimis dan melihat gelas berisi setengah penuh, namun ada yang pesimis dan berpikir negatif bahwa gelas masih setengah kosong ? 

Pada masalah tuduhan penyalah gunaan sharing frekwensi antara Indosat Tbk (holding) dan anak perusahaannya IM2 (Indosat Mega Media), dalam hal ini juga terjadi karena ada pihak yang optimis seperti Masyarakat Telematika, Majelis Hakim PTUN bahkan Menteri Kominfo membuat statement tertulis bahwa tidak ada yang salah dalam hal memanfaatkan sharing, namun ada juga pihak yang pesimis dan melihat adanya penyalahgunaan dalam sharing frekwensi ini oleh Kejagung, BPKP dan LSM TKI misalnya.

Mengapa terjadi divide dan kesenjangan seperti ini ?

    Yang berpikiran positif adalah regulator, akademisi, industri, Departemen terkait (Kominfo), DPR dan Masyarakat Telematika yang ikut membidani lahirnya UU 36/1999 dan turunannya, bahkan asosiasi (Mastel, Kadin, APW, APJII dll), sehingga dapat mendalami roh dan perkembangan teknologi dari dua dekade yang lalu hingga hari ini dalam mengelolah ranah publik, sumber daya (frekuensi) yang terbatas ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat untuk sebesar besarnya bagi pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia (UUD 1945 pasal 33).

     Sedangkan pihak yang berpikiran negatif terhadap sharing frekwensi ini adalah para pihak yang kemudian setelah UU 36/1999 berjalan lebih dari satu dekade (14 tahun) melihat bahwa frekwensi adalah sumber daya alam yang terbatas dan melihat ada peluang untuk meningkatkan pendapatan negara non pajak, jika semua yang memanfaatkan frekwensi ini juga diharuskan membayar up front fee serta ikut tender seleksi pita frekuensi 2.1Ghz untuk jaringan bergerak (mobile) IMT-2000, yang dahulu pernah diikuti oleh Indosat, XL, Telkomsel dll sebagai pemenang dan sudah tentu telah membayar upfront fee/ BHP (sekitar Rp 1.3 Triliun, misalnya yang dibayar oleh Indosat).

       Pikiran negatif ini timbul akibat membaca UU 36/1999 tanpa melihat roh serta latar belakang pada saat drafting UU 36/1999 pasal 33 penyelasan ayat 2: “Penggunaan frekwensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1(satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu.”

    Jika dibaca dengan paradigma gelas setengah kosong, untuk memaksimalkan pemasukan keuangan negara saja, maka akan timbul interpretasi bahwa semua yang memanfaatkan frekwensi seperti Indosat maupun IM2 harus membayar upfront fee sekitar Rp 1.3 Triliun, semestinya ini juga diikuti oleh semua ISP, pengguna ponsel yang juga memanfaatkan dan melakukan sharing frekwensi, maka semuanya bersalah dan harus didenda Rp 1.3 Triliun termasuk kita yang menggunakan ponsel 2/ 3G kita sehari hari juga terkena tuduhan Tipikor ini ? 

Jika paradigma gelas setengah kosong ini harus diisi penuh, maka banyak penyelenggara jastel yang bangkrut termasuk IM2 yang harus membayar Rp 1.3Trilyun, padahal sudah dibayar oleh penyelenggara jaringan Indosat Tbk ?

      Apakah benar pola pikir seperti ini bahwa Gelas masih setengah kosong, harus diisi penuh dan semua harus juga mengisi pundi pundi negara sebesar Rp 1.3 Triliun ? Pasti harga akses Internet menggunakan frekuensi 3G akan naik berlipat ganda ?

      Polapikir yang positif berawal dengan melihat bahwa Gelas sudah setengah penuh dan industri bersama masyarakat dan pemerintah optimis terus membangun untuk meningkatkan ekonomi melalui setoran pajak pendapatan, USO, berarti juga meningkatkan pundi pundi negara dengan semangat MP3TI, serta menerapkan UU 36 /1999 dan semua turunannya dengan interpretasi dan tafsir sebagai berikut.

     Memang benar tender jaringan slot 2.1Ghz beserta frekwensinya dimenangkan oleh Indosat Tbk (K.M No. 19/KEP/M.KOMINFO/02/2006 tentang Hasil lelang ) hanya dapat digunakan oleh satu penyelenggara jaringan telekomunikasi (JarTel) dengan membayar upfront fee Rp 1.3 Triliun dan sudah memiliki ijin sebagai penyelenggara JarTel secara resmi (KM Kominfo No 504/KEP/M.KOMINFO/08/2012 tentang ijin Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler PT Indosat Tbk) . Istilah Jaringan dan istilah Telekomunikasi artinya pelakunya lebih dari satu memanfaatkan satu penyelenggara Jartel (Indosat) dengan mitranya atau pelanggannya dalam sebuah jaringan tertutup.

     Dalam kasus ini mitra kerjasama PT Indosat Tbk adalah PT Indosat Mega Media (IM2) yang juga memiliki ijin sebagai penyelenggara Jasa Telekomunikasi (JasTel) dengan Surat Kep.Dirjen PosTel ( no 229/dirjen/2006 tentang ijin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider ) PT IM2 dan 230/dirjen/2006 ijin Penyelengaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT IM2 ).  

 Perjanjian kerjasama kemitraan antara Indosat Tbk dan IM2 dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diketahui oleh Menkominfo, oleh karena itu Menkominfo menganggap kemitraan antara PT Indosat Tbk dan IM2 adalah sah berdasarkan UU No 36 Tahun 1999 ( Surat Menkominfo No 65/M.Kominfo/ 02/2012 24 Feb 2012 yg ditujukan kepada Direktur Utama Indosat Tbk dan Surat Menkominfo No T-684/M.Kominfo/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 Nopember 2012 ditujukan pada Jaksa Agung ).

    Surat Menkominfo tentang sahnya kerjasama antara PT IM2 dengan PT Indosat, yang merupakan bentuk kerjasama antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (IM2) dengan Penyelenggara Jaringan Telekom (dalam kasus ini adalah pt indosat), sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 9 ayat 2 UU No 36 1999 (Perjanjian Kerjasama antara Jartel dan JasTel), Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Ijin JarTel Indosat Tbk) dan Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan No KM 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Jastel). Telekomunikasi artinya berkomunikasi jarak jauh (Tele) untuk menyampaikan pesan, suara, signal, dengan medianya frekwensi melalui jaringan yang dimiliki oleh PT Indosat Tbk.

     Berkomunikasi pada hakekatnya dilakukan oleh dua pihak atau lebih. 

Ada peribahasa “It takes two to tanggo” artinya dalam melakukan kegiatan seperti berkomunikasi ataupun berdansa adalah antara dua pihak dalam hal ini antara Penyelenggara Jartel yang telah memenangkan tender dan memiliki ijin tentu untuk menyelenggarakan komunikasi dengan mitranya, dalam hal ini PT IM2 yang memiliki ijin Jastel. Agar sebuah komunikasi dapat terlaksana menggunakan teknologi dalam bentuk peralatan jaringan (Tower BTS) harus menggunakan frekwensi tertentu yang sudah mendapatkan ijin dalam hal ini sudah dimenangkan oleh Indosat Tbk kemudian radio frekwensi 2,1 Ghz / Generasi ketiga (3G) dikenal IMT-2000 dipancarkan untuk berkomunikasi dengan mitranya dalam hal ini PT IM2 adalah mitranya. 

    Secara bersamaan Indosat dapat juga berkomunikasi secara bersamaan dengan ribuan pemilik mobile handphone (ponsel) yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan didunia selama lebih dari satu dekade sejak teknologi seluler ini diperkenalkan dan semestinya sharing frekwensi seperti ini adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh manusia.

     Hampir semua komunikasi pasti menggunakan frekwensi, dari kita berbicara, berteriak, telinga kita mendengar, Radio, TV, VSAT, POTS (Telpun rumah jaringan tetap tembaga 3KHz, fiber 2TeraHertz, cable laut), Ponsel (sekitar 2Ghz) dengan berbagai media dan telah dilakukan berabad abad sharing frekwensi ini. Frequency  Spectrum (Rainbow) ini sudah diperkenalkan oleh James K Maxwell dan dikenal dengan teori Maxwell 150 tahun yang lalu (Gilder George, 2000). Nenek moyang kita pun sudah mengerti teori berkomunikasi dengan membunyikan gentongan, bel antara yang memukul gong dengan yang masyarakat atau pihak yang mendengarkan informasi dengan frekwensi yang dapat didengar oleh telinga kita. Jadi hakekat berkomunikasi pasti dua atau lebih arah, kecuali seperti introspeksi (komunikasi dengan diri sendiri atau dengan Tuhan, frekwensinya belum terpecahkan oleh manusia).

    Pada ponsel kita pun jika menggunakan SIMMS (kartu ID yg ada di ponsel) dan terhubung dengan jaringan milik Penyelenggara jaringan akan muncul identifikasi jaringan milik, misalnya Indosat Matrix 3G dengan frekwensi 2.1Ghz artinya meskipun kita melakukan sharing frekwensi yang sama dalam berkomunikasi, maka frekwensi itu tetap punya identifikasi yaitu pemilik jaringan dan pemenang tender frekwensi Indosat Tbk dalam hal ini.
       Ada pameo 'anda bicara dengan frekwensi berbeda sih' artinya kalau frekwensinya berbeda yah tidak terdengar, alias berkomunikasi harus dengan frekwensi yang sama antara dua atau para pihak, dan untuk beberapa frekwensi yang (scarce - terbatas) sudah ada frekwensi yang diatur dalam tata kelola frekwensi spektrum misalnya 2.1Ghz untuk teknologi IMT-2000.
     Hukum pun produk akademis. Dalam teori research quantitative biasanya objek research tidak dipengaruhi oleh paradigma dari si pembuat (creator) misalnya Gravity Force, sedangkan teori research qualitative di social science dan hukum, maka paradigma creator juga berpengaruh besar. Sehingga tidak heran jika hukum pun menjadi produk interpretasi seperti analogi Gelas Setengah Penuh atau Gelas Setengah kosong ? (Teori kritis, teori konstruktif dll).Bahkan studi post modernisme (dekonstruksi) menyadari betul persaingan antar kekuasaan (power) dan Ilmu (knowlege) dalam hal ini antara penegak hukum dan peraturan perundangan (Burchill LinkLater 1996).

     Disini terlihat bahwa Tim Kejaksaan Agung dan Tim BPKP kurang memahami Peraturan dan Perundang-undangan RI tentang Telekomunikasi serta teknologi yang berkembang berabad abad memanfaatkan frekuensi.
Mengapa ?
Karena melihat Gelas yang setengah Kosong dan berpikiran bahwa telah terjadi sharing frekuensi, sehingga kedua pemakai frekuensi harus membayar BHP spektrum frekuensi dan mengikuti tender spektrum frekuensi.  Jika tidak, maka sangsinya denda sebesar minimal up front fee yang sudah dibayar oleh Indosat Tbk sebesar Rp 1.3 Triliun (dalam kasus dakwaan terhadap IM2 ini). 

     BPKP mungkin juga tidak melakukan audit pembukuan atau akutansi terhadap pembukuan IM2 yang hanya memiliki aset sekitar Rp 900 Milyar dan Pendapatan pertahun hanya Rp 300 Milyar namun ditenggarai telah melakukan pelanggaran karena belum membayar upfront fee sebagai mitra nya Indosat Tbk meskipun sudah memiliki ijin jastel dan memilik PKS yang sah menurut Menkominfo diatas. BPKP mungkin hanya mendasarkan angka Rp 1.3 Triliun dari jumlah upfront fee yang dibayar oleh Indosat Tbk. 

    Laporan BPKP ( Surat No: SR-1024/D6/1/2012 9 November 2012 Perihal Laporan  Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1Ghz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT IM2 ) yang diterbitkan atas permintaan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI (Nomor B 234/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Jan 2012).

      Jika pola pikir kejagung ini diterima, maka para penyelenggara Jastel (ISP, NAP, Warnet) akan harus membayar upfront fee sebesar Rp 1.3Triliun pula dan akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan kebangkrutan industri telekomunikasi di Indonesia dimasa yang akan datang.
      Semestinya BPKP juga membuat laporan tambahan, yaitu laporan dampak sampingan (side effect report) jika IM2 harus membayar denda Rp 1.3 Triliun dan apakah betul bisa terjadi Kiamat Internet jika merembet pada sharing frekwensi yang dilakukan oleh ISP yang lain dengan Operator Telkom (Penyelenggara JarTel) ?

Pengadilan PTUN membacakan putusan sela dewan hakim

     Kesimpulan adalah kasus ini terjadi karena perbedaan paradigma analoginya melihat gelas yang setengah penuh oleh industri, masyarakat kominfo, pengadilan PTUN yang ingin membangun dan optimistis, namun dipihak lain dilihat pesimistis sebagai setengah kosong oleh Kejagung dan tim audit BPKP ?

    Semoga pada pengadilan berikutnya perbedaan paradigma, kesenjangan (divide) ini dapat dipertemukan dan semua pihak dapat berpikir secara positif demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi secara murah meriah. Dalam demokrasi memang kita harus menghargai semua pandangan dan paradigma namun apakah dapat dicapai sebuah konsensus dewan hakim tipikor, musyawarah yang akhirnya menguntungkan bangsa dan negara (National Interest) ?
       Itulah yang harus dipikirkan oleh bangsa ini kedepan ?

Rudi Rusdiah - Ketua APWKomitel (Asosiasi Pengusaha Warnet) / Mastel (Masyarakat Telematika).

putusan sela hakim menolak eksepsi terdakwa meskipun setelah putusan PTUN

Catatan: 
Tambahan dari acara TVRI (13 Feb 2013 jam 9 pm) mengenai KPK dan vonnis Pengadilan Tipikor akhir akhir ini yg terkait dengan bahasan mengenai paradigma sbb:
Tadi pada acara dengan tema KPK dan vonis pengadilan Tipikor di TVRI  dengan pembawa acara Roman Prasetya, salah satu yang di interview bapak Suparman Marzuki dari Komisi Yudisial.
Beliau mengatakan bahwa memang banyak dari hakim di Tipikor tidak profesional, hanya 50% yang mungkin adalah Hakim yang baik.

Definisi baik seorang hakim menurut beliau adalah bahwa seorang hakim harus Speak for Justice, not Just Speak the Law.

Sidang pengadilan tipikor kamis 14 feb 2013 jam 15:00

Saya pikir ada benarnya juga dan penjelasan beliau sbb:

Karena kalau we speak for the law, maka kita akan berkutat dan bermain dengan pasal pasal UU,  UU Tipikor misalnya, lalu kemudian akan mudah timbul multi interpretasi dan multi tafsir dari pasal2 UU untuk kepentingan yang tidak jelas, dan yang miris jika kepentingan golongan atau pribadi mengatas namakan misalnya Anti Korupsi atau Penyelematan keuangan negara misalnya.

Kalau si hakim berpikir dan speak for Justice, maka yang dicari adalah Keadilan (Justice),  semestinya hanya ada satu keadilan dan kebenaran, sisanya yang lain adalah pembenaran- pembenaran dengan memainkan pasal pasal dan UU. Seperti seorang peramal kode buntut, maka digatuk gatuk khen sehingga seseorang yang tidak salah bisa salah... dan repotnya yang salah jadi benar :-)
catatan: Ingat sebuah gelas dengan air bisa dilihat setengah penuh dan optimis membangun, namun bisa juga ditafsirkan setengah kosong, destruktif dan pesimis.

Untuk bisa menjadi hakim yang Speak for Justice for all, menurut pak Suparman Marzuki, maka hakim tipikor kita harus :
1. Mempunyai knowledge / ilmu pengetahuan, jadi bila menyidik kasus telekomunikasi, yah pakailah UU telekomunikasi dan turunannya termasuk Kepmen, Permen Kementerian teknisnya,  masak memaksakan UU tipikor dan bahkan Kementerian teknispun tidak didengarkan, misalnya.

Jika demikian, maka masalah teknis dan perdata,  jadi masalah pidana dan extra ordinary crime dibawa ke pengadilan Tipikor ?
2. Paradigma / Pola pikir harus bisa punya pola pikir gelas setengah penuh, optimis dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara, bukan berpikir gelas setengah kosong. Ini berarti mengerti apa sih misi dan visi si perancang UU dan Peraturan untuk kebaikan bangsa serta berdasarkan National Interest (Kepentingan Nasional dan Masyarakat banyak serta jangka panjang, contohnya bukan sekedar mengisi pundi-pundi negara (jangka pendek) dan membuat susah industrinya (pada jangka panjang) ).

Semoga dewan hakim besok (Kamis Feb 14, 2013 jam 14:00) yang memimpin sidang mempunyai knowledge yang benar mengenai telekomunikasi, frekwensi, UU Telekomunikasi dan turunannya dan mengerti paradigma/ semangat apa sih dibelakang pembentukan UU Telekomunikasi untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera dan berdaya saing ?

Jika tidak memang seperti apa yang dikatakan oleh pak Marzuki dari Komisi Judicial, maka hasilnya tidak memberikan rasa adil / justice namun hanya menerapkan penafsiran dari UU yang dikembangkan oleh jaksa entah untuk kepentingan apa dan siapa ?

Semoga harapan ribuan karyawan yang demo pagi ini di Bunderan HI (13 Feb 2013) baik ibu, bapak serta keluarganya dapat terpenuhi,  yaitu batalkan kriminalisasi industri telematika kita  dan jangan membawa kiamat kepada industri telematika kita. Kasihan bangsa ini.

Diskusi Istilah Sharing (frekuensi) apakah Kriminal atau Tipikor ?

Apakah istilah sharing (frekuensi) masuk kategori tipikor (tindak pidana korupsi) sih ?
Menurut Oxford Dictionary, arti sharing diartikan macam macam. Dapat diartikan saham atau kerjasama atau kepemilikan bersama, atau bisa juga partisipasi atau artinya ikutan macam macam spt dibawah ini?
 Cuplikan dari oxford:

Share means: 1. a part of large amount which is divided among or contributed by number
2. have or use jointly (berbagi)
3. participate( partisipasi) , take part (ikutan) , be involved , have a hand  or shareholder (saham)
maka sharing bisa diartikan (ditafsirkan)  banyak sekali, apalagi jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, silahkan kemudian ditanyakan pada ahli tata bahasa,karena kami bukan ahli tata bahasa.

Namun khan sudah jelas, bahwa sharing ini menurut banyaknya definisi/ interpretasi  diatas, khusus untuk kasus Indosat-IM2 sudah diatur sejak lama dalam PKS (Perjanjian Kerjasama antara para Pihak), dimana Pihak Pertama, Indosat sudah membayar upfront fee dan mempunyai hak untuk memanfaatkan frekuensi tersebut bersama pelanggannya atau mitranya dalam sebuah PKS dan ada Pihak Kedua yang juga sudah memiliki ijin Penyelenggara Jasa Telkom... so dimana letak salahnya :-)

Aneh jika ada pihak yang menyalahkan penggunaan istilah ini ?

Tapi jadi tidak aneh, jika kita mengamati sebuah fenomena:  "Gelas diisi air separuhnya"
Ini saja bisa di interpretasi dan ditafsir bermacam macam padahal gelasnya dan jumlah airnya sama. 

Ada yang dengan paradigma pesimistic thinking melihat kok gelasnya masih separuh kosong... sehingga konotasinya Negatif sekali terhadap apapun istilahnya apakah sharing frekwensi atau pemanfaatan (utilize) frekwensi dll... pokoknya kalau sudah berpikiran negatif apapun ditenggarai salah... dan menuju proses kriminalisasi jika masalahnya adalah sharing frekuensi... memprihatinkan.

Namun jika kita dengan paradigma optimis thinking melihat kok gelasnya sudah separuh penuh, maka konotasinya menjadi positif thinking dan ingin membangun serta memberi kontribusi pada masyarakat , dalam kasus ini dengan sharing frekuensi sesuai dengan PKS yang ada dan sudah diketahui oleh Menteri Kominfo dan para pihak sudah memiliki ijin penyelenggara sesuai dengan kapasitasnya paakah sebagai penyelenggara jaringan Telekomunikasi atau sebagai penyelenggara jasa Telekom.

  Jadi  memang kasus ini yang menjadi masalah besar adalah Pemahaman dan paradigma (pola pikir) para penegak hukum dan masyarakat dan LSM terhadap sharing atau utilize frequency for development (pembangunan). Paradigma mengerti dan menafsirkan UU 36/ 1999 beserta turunannya serta pemanfaatan perkembangan teknologi untuk pembangunan itu memang penting terutama bagi para penegak hukum... ini jelas disebut oleh Komisi Judisial (Bpk Marzuki acara KPK di TVRI minggu lalu) dan juga bahkan oleh Jaksa Agung dan Prof Jusril dalam acara Jakarta Lawyer Club.

Jadi kesimpulannya adalah hanya masalah dasar paradigma/polapikir interpretasi/ tafsir baik UU , teknologi serta aplikasinya di Industrinya untuk pembangunan ? Namun sayangnya masalah sederhana dan dasar ini akan menghabiskan banyak tenaga, pikiran dan materi... very highcost dan menghambat pembangunan industri telekomunikasi kita kedepan.
Akhirnya menggunakan istilah 'sharing' pun jadi tabu karena banyak pihak menggunakan paradigma gelas setengah kosong dan mengkriminalisasi, padahal membaca buku Telecosm (Gilder, 2000) maka sharing adalah hal yang positif dan menyebabkan frequency becomes abundance and not scarce anymore (berlawanan dengan pola pikir pesimis  Zero Sums Game, Malthusian theory).

Catatan: Zero sums game, Malthusian berpikiran pesimis terhadap pembangunan dan resources seperti frekwensi, pangan sangat terbatas (scarcity).

Dalam buku Telecosm, Gilder (2000) berpikiran Positive Sums game , blue ocean dengan teknologi sharing frequency sehingga bisa dipakai oleh manusia banyak (mankind) dan menjadi SDA (sumber daya alam yang abundance ( berlimpah).

Hanya saja di Indonesia belakangan ini berproses di pengadilan tipikor,  masalah memanfaat frekuensi bersama ini,  bisa di kriminalisasi karena pola pikirnya masih Negative Sum Game dan Red Ocean terhadap industri telekomunikasi di tanah air yg ingin memanfaatkan frekuensi bagi masyarakat dan pembangunan.

Masihkah ada harapan berpikir dengan paradigma gelas setengah penuh, optimis ?
====
Komentar/Diskusi di milis dan Sekilas dari Ruang Sidang Tipikor dengan saksi ahli Ir Heroe STT Telkom April 4, 2013 
---
kalau kita berkunjung ke Lemhannas atau lihat logo nya ada tulisan...
"Tanhana Dharma Mangrva" artinya "Tiada Kebenaran bermuka dua"

alias semua pembenaran... akhirnya juga kembali pada satu yang 'BENAR'.

jadi diapakan saja... mau direkayasa seperti apa pun.. akhirnya kembali pada kebenaran cuma satu  ... atau... "Back to square one".

Kembali ke kasus Indosat ini, semestinya memang yah IM2 atau siapa saja  (U and Me) yah ngak perlu bayar Upfront fee, frekwensi sharing khan diantara yg pakai frekwensi 2.1Ghz itu untuk berkomunikasi ramai ramai didalam satu BTS (para pemakai, frekwensi like u and me or pak Indar and many other users  dibatasi oleh level of SLA yang dharapkan misalnya apakah 50 orang sekaligus berkomunikasi atau 75 orang sekaligus akan berpengaruh pada SLA nya  :-)
 
Tapi tetap saja, Jaringan, artinya Frekwensi yg dialokasikan Blok nya, BTS, SIMMS card yah tetap milik penyelenggara Jaringan (punya ijin Jartel)... mau dibuktikan kayak apa pun ... yah tetap saja semua ini milik Penyelenggara jaringan dalam hal ini yang menang tender apakah itu Indosat, Telkomsel atau XL...dan teknologinya dinamakan 3G (IMT2000 versi ITU nya)...kebetulan frekwensi di Indonesia ditetapkan 2.1Ghz dalam dua blok utk masing pemenang tender ketika itu.

Jadi mau di rekayasa kayak apapun... saksi ahli apapun asal yang waras dan bersumpah demi kebenaran yah jawabannya akan 'Sami Mawon' :-)
kalau X Files bilang... "The truth is always there, somewhere..." :-)

Jadi kalau sidang diteruskan... akan semakin konyol... karena yah pertanyaan jadi semakin lucu... dan jawabannya semestinya yah itu itu saja... mau di putar atau direkayasa kaya apapun pertanyaannya ...

yah kebenaran tetap satu... dalam hal ini...yah memang frekwensi, BTS, SIMMs card adalah jaringan yg dimiliki oleh Penyelenggara jaringan, karena menang tender dan sudah bayar upfront feenya serta commit memang menggelar peralatan jaringannya, ... kalau u and me dan IM2 khan hanya pengguna saja ... pelanggan kalau mau jual lagi yah harus punya ijin jasa... kalau warung namanya warnet (tanpa ijin loh boleh :-)... kalau corporate namanya ijin penyelenggara jastel (ISP) dst...
dan kalau individu yah tandatangan kontrak langganan seperti infrastruktur lainnya telpun, listrik, air sami mawon...kalau ISP yah pakai MOU... :-)

Gitu aja kok repot dan bertele tele sampai berbulan bulan mencari cari pembenaran... dari kebenaran yang memang cuma satu  ha3x :-)

tgif... semoga semua pihak bisa berpikir yg benar pak indar... dan selalu mencari yang benar..dengan cara yang benar... bukan pembenaran pembenaran (cari kankernya :-) .... utk kepentingan segolongan ha3x :-).....yg bikin nanti prosesnya (sidangnya) jadi lucu dan kaya dagelan... gerrrrr...... :-)
kasus di LP Cebongan juga esensinya sama tuh ha3x...ngak perlu sue sue... cepetan wae...ngolek sing bener  :-) ups... :-) ...cape deh :-)

salam, rr - apw/ mastel
Catatan: herannya... sekarang banyak muncul tim audit, tim pemeriksa apakah itu bpk, bpkp dll...dengan hiruk pikuk pemberantasan KKN... selalu paradigmanya: "Yg diperiksa selalu salah... ini khan sudah paradigma "
praduga pengusaha bersalah" ha3x :-)

http://en.wikipedia.org/wiki/Presumption_of_innocence

semoga ngak begitu lah aparat kita baik regulator, maupun penegak hukum di kemudian hari... mari sama sama cari kebenaran... bukan pembenaran... atau kesalahan pihak yang diperiksa.
tgif...
---

From: "Indar.atmanto@indosatm2.com"

Subject: Re: [mastel-anggota] Sidang Lanjutan Kasus Kriminalisasi Indosat dan IM2 tanggal 4 April 2013

Ngebayangin aja, kalau kita check-up, dan didepan kita ada dokter spesialis yg menjelaskan pakai gambar hasil CT-scan, MRI, YUrontgen, dsbnya...kita pasti terus menyimak sampai akhir...(sambil berupaya memahami penjelasan dokter spesialis tsb..dan juga sambil dag..dig..dug..)..

Kalau sisi "JPU" mengharapkan setelah memaparkan hasil "CT-scan" dokter menyimpulkan: "ada kanker ditubuh anda, spt yg diduga"..

Namun dokter ahli-nya, setelah memaparkan analisanya, menyimpulkan bahwa: "anda sehat2 aja koq"..

Jadi moral of the storynya: "kalau check-up lengkap, bukan berarti punya penyakit"..Jadi check-up..lah secara rutin..utk menjaga kesehatan..(Ini pesan dokter keluarga saya...)...

<nyambung..apa nggak? pak RR>

---

From: rrusdiah@yahoo.com

Pak agus... yg salah... yang tanya ? ato ... yang jawab ? ...atau yang undang saksi nya ha3x :-)  masih tandatanya kan ?

salam, rr - apw

---

JPU: Saudara Ahli, dari uji coba yang telah anda lakukan di lapangan, apa yg bisa anda simpulkan.

Ahli: Dalam memberikan layanan akses Internetnya, IM2 menggunakan jaringan 3G maupun 2G milik Indosat.

Audience: Huaha... ada yg tertawa cekikikan.... rame @#$%$^%$^%&^%&Q#$^(E ! (riuh) :-)

HAKIM KETUA: DOK... DOK... PARA PENGUNJUNG DIBELAKANG SANA YANG TIDAK BISA DIAM DAN TERTAWA KERAS, HARAP KELUAR ATAU AKAN DIKELUARKAN DARI RUANG SIDANG, MAJELIS HAKIM TIDAK DAPAT KONSENTRASI DAN JAKSA TIDAK DAPAT BERTANYA, KALAU BAPAK DAN IBU YANG TERHORMAT DAN TENTU TERPELAJAR / INTELEKTUAL SEMUA !!!!

MOHON PERINGATAN INI YANG TERAKHIR !!!!!!!

AUDIENCE:....... diam....

HAKIM KETUA: Apakah dari saudara terdakwa setuju dengan semua yang dijelaskan oleh AHLI

BPK INDAR: Saya ingin konfirmasi kesimpulan dari SAKSI AHLI. Apakah yang dimaksud oleh Saksi Ahli bahwa Jaringan yang digunakan oleh IM2 pada saat melakukan uji coba jaringannya milik siapa ? Apakah milik INDOSAT ?

SAKSI AHLI: Betul ... jaringan milik INDOSAT.

Audience: .... diam.....

HAKIM:  Sidang kami tutup... dan akan dilanjutkan Kamis depan...... dok dok....

itu yang kira kira kami dengar ketika menghadiri sidang TIPIKOR IM2 tadi setelah molor 1 jam dari schedulue dan sidang dipindah dari lantai 2 ke lantai 1...

sebelumnya tidak ditulis... karena agak boring .... seperti kuliah umum menjelang ujian kelas Jaringan, Antena propagation dan  Frekwensi saja ha3x... :-)

Sidang PTUN gugat Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara BPKP

Sidang PTUN Jaktim saat pembacaan putusan oleh Hakim Ketua

Kebetulan saya dan pak Eddy Thoyib pagi tadi 7 Feb 2013 mengikuti sidang kedua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Dari mengikuti dan mendengarkan langsung sidang PTUN dengan Tergugat Deputi Bidang Pengawasan BPKP (kemudian dalam tulisan ini disebut BPKP), kami menyimak hal-hal yang positif sbb:

Semestinya putusan PTUN hari ini merupakan titik balik bagi proses peradilan kasus tuduhan tipikor kepada Indosat, IM2 dan direkturnya ketika itu baik di pengadilan tipikor dan pengadilan PTUN dimana pak Indar menuntut balik BPKP dan objek perkaranya yaitu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ( LHPKKN) selama beberapa sidang dan beberapa bulan.

Add caption

Pertama sidang dimulai sekitar jam 10:00 pagi kurang (jadwal jam 9:00) mendengarkan eksepsi tergugat BPKP Deputi Badan Pengawasan oleh penggugat I pak Ir Indar Atmanto, namun sepertinya isinya hanya sekitar kewenangan dari BPKP sebagai auditor internal pemerintah dan mempertanyaan kewenangan pengadilan PTUN, tentu tidak menjadi hal yang menarik bagi Majelis Hakim, dan peserta yang hadir pun terasa bosan mendengarkan pembacaan eksepsi oleh para wakil yang ditunjuk dan mewakili BPKP dalam sidang yang sangat penting ini untuk menentukan pakah laporan BPKP cukup kredibel sebagai salah satu barang bukti bagi sidang berikutnya di Pengadilan Tipikor Jakarta.  Kemudian Ketua Majelis Hakim (PTUN) menanyakan kepada baik tergugat maupun pengacara penggugat I mengenai jawaban dan sikap majelis atas permohonan intersepsi (oleh Penggugat II Intersepsi I dan II) apakah boleh hadir bersamaan dengan sidang yang sedang berlangsung ?

Sukses pertama diawali dengan diterimanya Penggugat II Intervensi 1 dan 2 yaitu Indosat dan IM2 yang diwakili dan dibacakan oleh peingacaranya yang hadir. Ini sebetulnya menjadi putusan pertama yang menggembirakan untuk proses pengadilan selanjutnya dan Majelis Hakim minta sidang di skors 1/2 jam untuk berunding karena Majelis Hakim akan membuat keputusan setelah mendengarkan gugatan dari pengacara Penggugat II Intervensi 1 dan 2 melawan Tergugat BPKP dan objek gugatannya yaitu laporan audit BPKP. Jadi memang sidang PTUN ini sangat kontras dibandingkan sidang Tipikor, karena tergugat (terdakwa) pak Indar disini menjadi Penggugat dan tergugatnya adalah BPKP.

Kemudian sidang dilanjutkan jam 11:15 dengan mendengarkan pengacara Penggugat II internvensi 1 dan 2 menggugat BPKP dan objek gugatannya dan hampir semua pengunjung menjadi antusias mendengarkan sidang lanjutan setelah di skors ini.
Setelah selesai mendengarkan komentar dari baik penggugat I dan pembacaan gugatan dari penggugat II intervensi 1 dan 2, serta minta tanggapan dari wakil tergugat,  Majelis Hakim membacakan putusan yang sangat positif (thinking) terhadap industri telematika dan sangat memperhatikan keadaan mendesak yaitu kondisi dari pak Indar sebagai Terdakwa disidang Tipikor sehingga memperhatikan juga Surat Keputusan dari Menkominfo dan  juga bahkan memperhatikan Pernyataan bersama Komunitas TIK Indonesia Mastel, Kadin, APJII, APWKomitel, APJII. Menunjukkan bahwa Majelis Hakim PTUN ini mengerti betul apa yang terjadi dan bagaimana dampaknya jika laporan audit BPKP agar tidak digunakan pada sidang berikutnya sampai ada keputusan tetap. Ini tersirat dalam bagian menimbang dari pembacaan surat keputusan Majelis Hakim PTUN.

Secara spontan ruang sidang menjadi ramai dengan tepuk tangan riuh dari semua yang hadir dan mulai makin bersemangat mendengarkan Majelis Hakim membacakan putusannya untuk menerima permintaan Tergugat I dan II serta minta agar objek gugatan laporan audit BPKP dinyatakan agar tidak digunakan pada sidang berikutnya (baik di Tipikor) sebelum ada keputusan yang tetap dan apakah ini sesuatu titik balik yang terjadi beruntun mulai hari ini dimana kebenaran yang memang harus menang dan semoga gugatan terjadi tindak pidana korupsi karena kerjasama sharing frekwensi ini dapat batal demi hukum disidang berikutnya. Salam, Rudi Rusdiah - APW/Mastel

From: Eddy Thoyib <eddy.thoyib@yahoo.co.id>

Sent: Thursday, February 7, 2013 3:04 PM
Subject: [mastel-anggota] Putusan Pengadilan TUN.

Yth. Bapak dan Ibu Anggota Mastel, Dengan hormat  kami informasikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang diketuai oleh H .Bambang Heryanto SH MH , dalam sidang di Pengadilan TUN hari ini tanggal 07 feb 2013, mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Bapak Indar Atmanto PT Indosat / IM2 untuk menunda pelaksanaan : 1. Keputusan Tata Usaha Negara  melalui surat  Deputy Kepala BPKP BIdang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012 tanggal 09 Nopember 2012 prihal laporan hasil udit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz / 3G oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media . 2. Laporan Hasil Audit Tim BPKP atas perhitungan kerugian keuangan negara dalam  perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi 2,1 GHz /Generasi 3 (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Oktober 2012 ; yang menyatakan bahwa  negara telah dirugikan sebesar Rp. 1,3 Triliun . Penundaan / skorsing pelaksaan surat tersebut di atas berlaku selama pokok perkara berjalan sampai dengan  diperoleh  keputusan pengadilan  yg berkekuatan hukum tetap.   Majelis hakim di dalam pertimbangan penetapannya antara lain memperhatikan dengan sangat seksama surat - surat yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Kejaksaan Agung RI dan Join Statement  yang dikeluarkan oleh Masyarakat Telematika Indonesia serta opini yang berkembang di dalam masyarakat melalui media - media cetak dan elektronika /media online , yang dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun yang di langgar di dalam pelaksanaan kerjasama  antara IM2 dan Indosat. Majelis di dalam pertimbangannya juga mengkhawatirkan dampak terhadap pelaksanaan  layanan jasa telekomunikasi   kepada masyarakat apabila keputusan yang dituangkan di dalam surat tersebut di atas tidak di tunda pelaksanaanya ( pertimbangan kepentingan publik). Mudah mudahan penetapan yang diambil oleh majelis hakim di PTUN ini akan memberikan juga pengaruh yang positif kepada Majelis Hakim Tipikor yang akan kembali  menyidangkan perkara IM2 Senin yang akan datang ( 14 Januari 2013 ) dengan agenda pengambilan keputusan sela. Demikian untuk dapat dimaklumi. Terima kasih. Eddy Thoyib

Rudy Harahap <waringin30....> wrote:

[rh]ini putusan sela atau tetap?

----

[rr] pak rudy,

1. Yang penting adalah untuk sementara waktu BPKP harus menyadari bahwa laporannya dianggap tidak kredible dan agar tidak digunakan untuk sidang sidang berikutnya dan majelis hakim juga menghimbau agar kejagung mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan gugatannya di pengadilan Tipikor.... itu kesan yang kami dapatkan dari mendengarkan Putusan Majelis Hakim.

2. Untuk sementara laporan BPKP agar tidak digunakan pada sidang berikutnya termasuk sidang Tipikor sebagai salah satu alat bukti, karena pihak pengadilan PTUN pun meragukan laporan BPKP ini, sampai ada keputusan hukum yang tetap.... ini merupakan titik balik dan momentum penting bagi Indosat dan pak Indar sebagai terdakwa disidang Tipikor hari Senin depan ini.

bagaimana response dari BPKP,  pak rudy karena informasi dibawah yang kami dapatkan dari Kompas adalah statemen dari jubir Kejagung

==========

Rudy Harahap <waringin30....> wrote:

[rh]Ini pandangan pribadi saya, ya.

Yang bersengketa kan jaksa dengan indosat dkk. Tentu, terserah jaksa dan pengadilan tipikor apakah akan menggunakan dokumen laporan audit itu atau tidak.
---
[rr] pak rudy
laporan tersebut sangat penting bagi jaksa yang membutuhkan institusi seperti BPKP untuk back up argumentasi mereka yang sebetulnya lemah....itulah sebabnya laporan audit sebetunya penting buat kejagung dan diminta oleh mereka dengan surat tertulis kepada BPKP.
---
[rh]Kedua, yang ingin dihentikan prosesnya kan jaksa, kenapa di sidang PTUN tidak menjadi turut tergugat?
---
[rr] mungkin pertimbangannya khan kasus sedang berjalan antara para pihak penuntut dan terpidana...tentu tidak bisa paralel di PTUN, jadi yang disasar adalah laporan dan yang membuat laporan auditnya dulu sebagai dasar gugatan.
ini pandangan pribadi sebagai masyarakat telematika saja... bukan ahli hukum atau ahli tata negara.
---
[rh]Ketiga, apakah suatu peradilan yang setingkat (PTUN) bisa memberi perintah ke Peradilan Tipiikor? Perhatikan pra pradilan kasus Chevron, peradilan memerintahkan jaksa, bukan peradilan yang setingkat dengannya.
---
[rr] setuju pak rudy, namun dampaknya akan besar jika di sebuah pengadilan setingkat PTUN diputuskan bahwa laporan tersebut untuk ditunda pemakaiannya... artinya salah satu bukti materi perkara sudah dapat dilumpuhkan meskipun hanya di persidangan PTUN.
itu mungkin strateginya mengapa dilakukan peradilan PTUN ... belum lagi dampak psikologis bahwa didunia yudikatif ada pula yang melihat kasus ini dengan kacamata yang sama dengan komunitas dan industri serta kementerian teknisnya (Kominfo).
ini sangat penting dan menurut kami titik balik dari proses mencari keadilan ini.
---
[rh]Keempat, laporan audit itu tidak masuk lingkup putusan pejabat tata usaha negara. Sampai kapan pun tidak bisa menjadi domain PTUN. Kecuali, "direkayasa" yang nanti akhirnya akan menambah biaya berperkara. Sebagai kaum intelektual kita mestinya memahami domain ini dan tidak terperangkap dengan iming-iming suatu pihak yang bisa memutarbalikkan suatu pengertian, tetapi akhirnya hanya menunda-nunda dan argo salah satu pihak jalan terus, tetapi tidak menghentikan pokok perkara.
-----------====
[rr] coba dibaca saja Putusan Majelis Hakim PTUN yang menjelaskan posisi BPKP sebagai pejabat

saya coba cuplik yah yang saya catat dari beberapa info yang kami terima sekitar  Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 7 Februari 2013 , semoga menjawab komentar pak Rudy point 4 ini dan mohon maaf jika tidak semuanya...silahkan saja minta salinan di panitera PTUN pak...ini info yang dapat saya kumpulkan...semoga bermanfaat dan cmiiw... dalam mencuplik dokumen publik tersebut.
----

Permohonan Penggugat dalam gugatan nomor 231/G/2012/PTUN-Jkt memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa I berupa:

1. Surat Nomor SR-1024/D6/1/2012 9 Nov 2012 perihal Laporan Hasil Audit dalam Penggunaan jaringan frekwensi radio 2,1Ghz/3G oleh Indosat dan IM2;
2. Laporan LHPKKN 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP;

Bahwa Surat Deputi Kepala BPKP bidang invetigasi no SR-1024/D6/1/2012, yang dikirimkan kepada Kejagung tertanggal 9 November 2012 adalah merupakan Keputusan TUN sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, karena jelas surat tersebut berbentuk tertulis yang diterbitkan oleh deputi Kepala BPKP Divisi Investigasi selaku Pejabat TUN yang bersifat konkrit dan individual, karena surat tersebut nyata berisi Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1Ghz /3G oleh Indosat dan IM2 yg ditujukan kepada Jaksa Agung, serta telah bersifat final karena Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (HPKKN) tersebut tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan atau instansi lain, dan dapat menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban hukum bagi kejaksaan untuk melakukan tindakan hukum berupa tindakan penyidikan dan penuntutan dalam kasus pidana;

Bahwa surat tersebut adalah bukan Keputusan TUN yg diterbitkan berdasarkan Kitab UU Hukum Pidana ( KUHP) atau peraturan yang bersifat pidana pasal 2 huruf d UU PTUN karena sangat jelas baik Deputi Kepala BPKP bidang investigasi dan juga tim Audit BPKP dalam melakukan audit maupun dalam menerbitkan Surat tersebut adalah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di BPKP, yakni Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1314/K/D6/2012 tentang pedoman penugasan Bidang Investigasi dan Keppres No 103 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susuan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang peraturan mana adalah jelas bukan peraturan perundangundangan yang bersifat pidana;

Bahwa surat Tergugat I tersebut diterbitkan atas permintaan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor B 234/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Jan 2012 dan nomor 1146/F.2/Fd.1/05/2012 tanggal 31 Mei 2012;

======

Rudy Harahap <waringin30....> wrote:

[rh] Jadi, memang ada gap, ya. Satu pihak menganggap ini rutinitas tugasnya, sementara pihak terdakwa menganggap ini pertaruhan nasib dan harga dirinya

---

[rr] sebetulnya jauh dari sekedar harga diri... bayangkan jika anda di kriminalisasi bagaimana pak ?... apalagi karena menjalankan tugas untuk kepentingan sebuah perusahaan dan kebetulan saja menjadi direktur perusahaan itu dimasa yang lalu...sekarang pun sudah sebagai karyawan saja... namun menjadi terdakwa... demikian juga perusahaannya...  apa yang akan bapak lakukan if you are in his shoes, kata orang bule ?
hav a niz holiday dan happy new year bagi yang merayakan water snake new year (imlek).

salam, rr - apw